Jakarta, CM Indonesia – Kajian soal Ujian Nasional (UN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah rampung dan berujung pada usulan moratorium UN. Namun, tampaknya pemerintah masih berat hati menghentikan pelaksanaan UN.

Wakil Presiden menyatakan pemerintah menolak usulan moratorium UN. “Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah,” kata HM Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, usai rapat sidang kabinet kerja pada Rabu (7/12) lalu.

Menurut Wapres, UN jangan dihapus, tapi perlu diperbaiki mutunya, sebab menjadi pembanding dengan negara lain karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem UN seperti Cina, Korea dan India. “Usulan moratorium itu tidak disetujui tapi diminta kaji ulang,” katanya.

Sehari kemudian, Wapres juga menekankan bahwa UN memberi dampak positif, yakni semangat bersaing untuk maju. “Kenapa saya membela contohnya saja ujian nasional? Bukan soal ujiannya tapi soal semangatnya, semangat persaingan hilang kalau tidak ada aturan standar-standar yang diperjuangkan,” katanya dalam acara Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Ancol, Jakarta, Kamis (8/12) malam. “Harus dibiasakan kita bersaing, dibiasakan kita untuk mempunyai kemajuan terus menerus,” tuturnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan tiga opsi terkait UN, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

Muhadjir sendiri berpendapat bahwa moratorium UN sejalan dengan program aksi Nawa Cita pemerintah, yang salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan UN. Apakah gagasan itu ditolak atau diterima itu bukan wewenangnya. Kemdikbud berusaha menampung dan mengakomodasi semua saran Wapres. “Saya kan pembantu presiden dan wakil presiden, itu saja intinya,” ungkap Muhadjir, Kamis (8/12). (EK)

Sumber: Antara